Dihadapan Kemendagri, Pj Bupati Jeneponto Paparkan Upaya Penuntasan Inflasi, Stunting dan Kemiskinan Ekstrem

JENEPONTO, SULSEL - Evaluasi kinerja triwulan II kali ini, membahas tentang 10 indikator kinerja utama dengan fokus pada lima indikator kritis. Yakni, inflasi, stunting, tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan ekstrem dan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pj Bupati Jeneponto, Junaedi Bakri memaparkan upaya dan langkah untuk dapat menuntaskan atau meminimalisir masalah inflasi, stunting, dan kemiskinan ekstrem dalam beberapa bulan ke depan.

Baca juga: PNS Berseragam KORPRI Hadir Daring Dalam Gelaran Upacara Harkitnas 114 Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan

"Kami berkomitmen untuk bekerja keras, berkolaborasi dengan semua pihak terkait, dan mengimplementasikan program-program yang efektif untuk mengatasi permasalahan ini, " ujarnya. 

Baca juga: Tingkatkan Pelayanan Publik, Pemkab Toraja Utara Gandeng Ombudsman RI

Dikatakan Junaedi, Inflasi, stunting dan kemiskinan ekstrem adalah tantangan besar, namun dengan kerja sama yang solid, dirinya yakin dapat memberikan perubahan yang signifikan bagi masyarakat Jeneponto. 

Selain itu, Junaedi Bakri juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah. 

Baca juga: Atasi Banjir, Pemprov Sulsel Gelontorkan 7M Untuk Bantaeng, Bupati Ilham: Hormat dan Terima Kasih

"Realisasi APBD harus mencerminkan prioritas pembangunan yang tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat. Kami akan terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar lebih efektif dan efisien, " tambahnya.

Junaedi menjelaskan bahwa evaluasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Kemendagri untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dapat menjalankan program-programnya dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Baca juga: Willy Aditya: RUU KIA Tidak Akan Bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan

Dengan adanya evaluasi ini, tutur Junaedi, diharapkan Kabupaten Jeneponto dapat terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pembahasan ini, Pj Bupati Jeneponto paparkan saat kunjungannya ke Jakarta pada Jumat (19/7/2024). Bertempat di ruang rapat utama lantai 8 Kantor Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Jln. Medan Merdeka, Jakarta.

Baca juga: Ombudsman RI Temukan Potensi Maladministrasi Dalam Proses Peralihan Pegawai BRIN

Rapat valuasi kinerja triwulan II ini, dipimpin langsung Inspektur Jenderal Kemendagri. Dia menekankan pentingnya peningkatan kinerja di bidang-bidang tersebut untuk kesejahteraan masyarakat Jeneponto.

Dalam rapat tersebut, selain Pj. Bupati Jeneponto Junaedi Bakri, turut hadir juga Sekda Jeneponto, Muh Arifin Nur, Asisten I, Inspektur, Kepala BPS Jeneponto, para pimpinan perangkat daerah dan beberapa kepala bagian sekretariat daerah (*).