Hadapi Pilkada Serentak, Panwascam Bangkala perketat Pengawasan Melalui Sosialisasi Secara Partisipatif

JENEPONTO, SULSEL - Menjelang pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dihelat secara serentak pada Rabu, 27 November 2024 mendatang. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Jeneponto melalui jajaran Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bangkala (Panwascam) memperketat pengawas pemilu melalui Sosialisasi Pengawasan Pemilih SecaraPartisipatif.

Baca juga: Zainal Bintang: Menyoal Etik Bernegara (Bag.-4)

Sosialisasi Pengawasan Pemilih secara Partisipatif ini, dibuka langsung oleh Camat Bangkala, Andi Airtasning Kr. Lau, bertempat di Aula Rest Area, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan (Sulsel) Kamis (15/8/2024).

Pada kesempatan tersebut, hadir Ketua Panwaslu Kecamatan Bangkala, Muh Syahrir dan anggotanya, Eks Komisioner Bawaslu Jeneponto, Hamka Lau (selaku pemateri), Kepala Puskesmas Kapita, 14 Kepala Desa/Kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan beberapa Ketua Organisasi Kepemudaan (OKP).

Baca juga: Klarifikasi Ketua DPP PPP Terkait Video 'Amplop Kiai' Suharso Monoarfa

Kegiatan yang dilaksanakan Penwaslu Kecamatan Bangkala ini, salah satu upaya strategis dalam meningkatkan partisipasi pemilih dan memperketat pengawasan jalanya semua tahapan proses pemilihan Gubernur-wakil Gubernur dan Bupati-wakil Bupati. 

Ketua Panwaslu Kecamatan Bangkala,  
Muh. Syahrir mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada semua eleman masyarakat agar mampu meningkatkan partisipasi pemilih dan mengawasi seluruh tahapan proses pilkada sesuai amanat UU.

Baca juga: Zainal Bintang: Rindu Elon Musk

Menurut dia, bahwa Pilkada serentak ini bukan hanya tanggungjawab penyelenggara semata. Akan tetapi semua masyarakat harus hadir mengawal membersamai jalannya proses pilkada ini untuk mewujudkankan pilakada damai, aman dan tetap kondusif.

"Jadi kami di Panwas kecamatan itu memberikan edukasi kepada semua perserta yang hadir agar sosialisasi ini tersampaikan ke bawa, " katanya.

Baca juga: Begini Reaksi Ketua Komisi I DPRD Jeneponto Adanya Isu Tolak AHY ke Sulsel

Syahrir berharap kepada semua masyarakat yang ada di Kecamatan Bangkala, baik tokoh perempuan, tokoh pemuda termasuk kepala desa/lurah punya peran aktif untuk melakukan langkah-langkah pengawasan Pemilih secara partisipatif ke masyarakat.

Sementara itu Hamka Lau selaku pemateri menambahkan, bahwa sekaitan keterbatasan jumlah pengawas pemilu di lapangan sehingga Bawaslu Kabupaten mendorong kegiatan tersebut yang dilaksanakan oleh Panwascam Bangkala.

Baca juga: Zainal Bintang: Menyoal Etik Bernegara (Bag.-5)

"Kan kalau di Kecamatan panwas cuma 3 orang, lebih-lebih langi di tingkat Desa/Lurah cuma satu orang, " ucap Eks komisioner BAWASLU ini.

Olehnya itu, kata dia, dengan keterbatasan ini diharapkan semua yang punya kewenangan ikut bersama-sama membantu proses jalannya pilkada ini dengan demokratis dan berintegritas.

."Misal ketika ada pemilih yang belum terdaftar atau masih banyak pemilih tetapi belum bersyarat itu disampaikan keteman-teman Panwas atau KPU, itulah pentingnya ada pengawasan partisipatif, " ujarnya.

Tak hanya itu, Ia juga memberikan penekanan pengawasan ketika ada dugaan pelanggaran seperti money politic, hal inilah yang perlu dilakukan pencegahan sebelum terjadi.

"Ini juga yang perlu diawasi, namun tetap mengedepankan pencegahan dulu. Kita berikan edukasi kepada masyarakat bahwa money politik ini akan merusak sendi-sendi demokrasi di Jeneponto, " tekannya.

Baca juga: Zainal Bintang: Teater Politik Indonesia, Drama Polusi Koalisi

Dengan semangat demokrasi yang sehat maka tentu melahirkan Pilkada yang damai dan berintegritas. "Jadi pilkada ini bukan hanya tanggung jawabnya penyelenggar pemilu, tetapi tanggung jawab kita semua, baik tokoh masyarakat, pemerintah maupun pemangku kepentingan di wilayah masing-masing, " pungkasnya. 

Kegiatan sosialisasi pengawasan pemilih secara partisipatif yang diikuti sekitar 46 peserta tersebut terlihat sangat antusias dan mendapat respon positif dari semua kalangan organisasi kepemudaan, pemerintah setempat dan masyarakat (*).